Rofiqah, Bimbingan Moral Remaja

BIMBINGAN MORAL REMAJA:

Hakikat, Teori, Strategi, dan Praktik[1]

 

Oleh Rofiqah[2]

 

Kajian ini dimaksudkan untuk menelaah sejumlah konsep kunci, landasan teoretik, pilihan-pilihan strategi bimbingan moral, serta implikasi praktiknya bagi pengembangan program bimbingan moral remaja. Untuk itu, secara berturut-turut dibahas: (1) hakikat dan perkembangan moral, (2) landasan teoretik bimbingan moral remaja, (3) pilihan strategi bimbingan moral remaja, dan (4) implikasi praktik pengembangan program bimbingan moral remaja.

A. Hakikat dan Perkembangan Moral

Tidak ada keberatan bahwa upaya pembelajaran moral memerlukan sumbangan disiplin ilmu lain, khususnya yang menjadi landasan normatif-preskriptif dan landasan teoretik-empirik pembelajaran moral, yaitu: filsafat moral dan psikologi moral.

Psikologi moral mempelajari perkembangan moral sebagaimana adanya, sedangkan filsafat moral mempertimbangkan bagaimana perkembangan moral itu seharusnya. Kedua tipe tersebut, yakni aspek perkembangan de fakto (sic!) dalam psikologi dan aspek seharusnya (the ought) dalam filsafat, perlu diintegrasikan sebagi (sic!) dasar yang dapat dipertanggungjawabkan dalam pendidikan moral. Pentingnya kedua disiplin ilmu tersebut bagi guru, ilmuwan pembelajaran atau teknolog pembelajaran dalam mengembangkan strategi pembelajaran moral adalah, dari segi psikologi moral akan mendasari praktek (sic!) pembelajaran moral dengan memperhatikan perkembangan faktor kognitif anak. Dari segi filsafat moral (etika) akan menjadi isi dari pembelajaran moral yaitu soal keadilan sebagai prinsip moral yang dapat dipahami secara kognitif (Budiningsih, 2004: 89).

 

Sependapat dengan pernyataan tersebut, untuk menjernihkan hakikat dan perkembangan moral, berikut diuraikan: (1) pengertian dasar moral, (2) filsafat dan penalaran moral, dan (3) tahapan perkembangan moral.

1. Pengertian Dasar Moral

Kata moral berasal dari kata mores, yang dalam Bahasa Latin, berarti adat-istiadat, kelakuan, tabiat, watak, akhlak, dan cara hidup. Selanjutnya, pengertian moral berkembang dengan makna lebih khusus sebagai berikut:

  1. Menyangkut kegiatan-kegiatan manusia yang dipandang sebagai baik/buruk, benar/salah, tepat/tidak tepat.
  2. Sesuai dengan kaidah-kaidah yang diterima menyangkut apa yang dianggap benar, bajik, adil dan pantas.
  3. Memiliki: a) kemampuan untuk diarahkan oleh (dipengaruhi oleh) keinsyafan akan benar dan salah, dan b) kemampuan untuk mengarahkan (mempengaruhi) orang lain sesuai dengan kaidah-kaidah perilaku yang dinilai benar atau salah.
  4. Menyangkut cara seseorang bertingkahlaku dalam hubungan dengan orang lain (Bagus, 2000: 672).

 

Suseno (1987) mengemukakan bahwa kata moral selalu mengacu pada baik buruknya manusia sebagai manusia, sehingga bidang moral adalah bidang kehidupan manusia dilihat dari segi kebaikannya sebagai manusia. Kalau patokan dari luar yang digunakan masyarakat untuk mengukur kebaikan seseorang disebut norma moral, maka dimensi afektif moral dalam pribadi seseorang disebut moralitas. Karena itu, moralitas diartikan sebagai sikap hati orang yang terungkap dalam tindakan lahir. Moralitas terjadi apabila orang mengambil yang baik karena ia sadar akan kewajiban dan tanggung jawabnya dan bukan karena ia mencari keuntungan. Jadi moralitas adalah sikap dan perbuatan baik yang betul-betul tanpa pamrih (Suseno, 1987).

Persoalan moral telah melahirkan cabang kajian tersendiri, yakni etika, yang secara sederhana diartikan sebagai filsafat moral. Teori-teori etika dibingkai untuk membantu kita memahami fakta moral. Teori-teori itu berupaya menemukan kaidah-kaidah yang tersirat dalam kehidupan moral dan tindakan moral. Dalam ungkapan Socrates, “menilai” kehidupan. Fakta moral secara alami terentang ke dalam dua kelas pokok: fakta dalam perilaku dan kehidupan dalam masing-masing diri kita sebagai peribadi yang bertanggung-jawab; dan fakta sebagai maksud, patokan, dan tingkahlaku kelompok-kelompok dan pranata-pranata.

Ethical theories are framed to help us to understand moral facts. They seek to discover principles implied in moral life and moral action; in the phrase of Socrates, to “examine” life. Moral facts fall naturally into two main classes: facts in the conduct and inner life of each us as a responsible persons; and facts as to the purposes, standard, and behavior of groups and institutions (Tufts, 1962: 11).

 

Mengacu uraian tersebut, bila aspek kognitif-afektual dan behavioral-aktual, serta dimensi individual dan sosial moral digambarkan secara simultan, maka bisa diperoleh empat wajah moral yang saling terkait, yaitu: (1) sikap dan penalaran moral individual, (2) perilaku dan tindakan moral individual, (3) nilai-nilai moral dan norma-norma sosial, dan (4) pranata moral dan fakta moral sosial. Dengan demikian, penulis dapat mengajukan sebuah model konseptual moral sebagai berikut:

Aspek/Dimensi

Individual

Sosial

Kognitif-Afektual

Sikap Moral

Penalaran Moral

Nilai-nilai Moral

Norma-norma Sosial

Behavioral-Aktual

Tindakan Moral

Moralitas

Perilaku Terpola

Adat-istiadat

 

Bagan 2.1. Aspek dan Dimensi Moral

Dari bagan tersebut tampak bahwa nuansa moral mencakup: (1) sikap dan penalaran moral yang tersembunyi yang merupakan unsur mental sistem kepribadian, (2) perilaku dan tindakan moral yang dapat diamati, (3) nilai-nilai moral dan norma-normal sosial yang merupakan unsur ideologis sistem sosio-budaya, dan (4) adat-istiadat dan perilaku terpola masyarakat yang dapat diamati.

Sikap moral menunjuk pada kecenderungan berdasarkan perasaan untuk bertindak benar/salah, mulia/tercela, dan baik/buruk. Penalaran moral menunjuk pada pertimbangan-pertimbangan akal budi untuk bertindak benar/salah, mulia/tercela, dan baik/buruk. Tindakan moral menunjuk pada tingkah laku benar/salah, mulia/tercela, dan baik/buruk. Moralitas adalah pola tindakan moral individu yang relatif menetap. Nilai-nilai moral menunjuk pada seperangkat gagasan tentang tindakan yang benar/salah, mulia/tercela, dan baik/buruk. Norma-norma sosial menunjuk pada seperangkat aturan yang menetapkan benar/salah, mulia/tercela, dan baik/buruk suatu tindakan. Perilaku terpola adalah kebiasaan sejumlah individu dalam masyarakat yang sesuai dengan nilai dan norma sosial, yang berlangsung secara teratur dan berulang-ulang. Adat-istiadat adalah perilaku terpola yang sudah diterima oleh, dan melembaga dalam masyarakat.

2. Penalaran dan Filsafat Moral

Menurut istilah Tuana (2003) setiap orang adalah pelaku moral (moral agent). Agar agen moral bisa menghargai, memilih, dan bertindak berdasarkan nilai-nilai kebenaran, kebaikan, dan kepatutan, maka seseorang harus melek moral (moral literate). Selanjutnya, dikenali ada tiga komponen dasar melek moral. Berikut adalah sebutan dan uraian tentang tiga komponen dasar melek moral:

One of the basic components of moral literacy is ensuring that one is knowledgeable. Just as a scientist can conduct successful research only by being well-informed about all relevant facts and theories, so too the moral person must be well-informed (Tuana, 2003: 1).

 

Ini menunjukkan bahwa komponen dasar kemelekan moral adalah menjamin bahwa persoalan moral dapat diketahui (knowledgeable). Seperti seorang ilmuwan yang hanya bisa menyelenggarakan penelitian dengan berhasil apabila mengetahui dengan baik tentang semua fakta dan teori yang relevan, maka seorang pelaku moral juga harus memiliki informasi memadai tentang permasalahan moral yang dihadapi. Karena itu ditambahkan bahwa setiap orang, agar bisa menjadi agen moral, harus bertanggung-jawab untuk memperoleh informasi yang memadai sebelum membuat keputuran moral (Tuana, 2003: 2).

A second component of becoming a moral agent involves cultivating moral virtues. Common moral virtues that are shared across cultures include honesty, fairness, respect, responsibility, and caring. Our sense of ourselves, as well as what others think of us, often rests on the extent to which we live up to these virtues (Tuana, 2003: 2).

 

Komponen kedua agar menjadi agen moral melibatkan penumbuhan kearifan moral. Sejumlah kearifan moral umum yang diterima oleh berbagai kebudayaan mencakup kejujuran, keadilan, kehormatan, tanggungjawab dan kepedulian. Pemahaman kita terhadap diri kita sendiri, seperti halnya apa yang oleh orang lain pikir tentang diri kita, seringkali terletak pada sejauh mana kita menegakkan berbagai kerifan tersebut.

A third component of moral literacy is the development of skills of moral reasoning. Moral reasoning is complex, requiring attention to rights and duties, codes of action, the intentions of actors, and the consequences of actions. Along with the critical-reasoning skill of identifying unwarranted assumptions or prejudices, moral reasoning requires identifying the values at play in any moral situation (Tuana, 2003: 3).

 

Komponen ketiga kemelekan moral adalah pengembangan ketrampilan penalaran moral. Penalaran moral bersifat rumit, yang menuntut perhatian terhadap hak dan kewajiban, kode etik tindakan, tunjuan pelaku, dan akibat-akibat tindakan. Sejalan dengan ketrampilan penalaran kritis untuk mengenali anggapan-anggapan dan prasangka-prasangka yang tidak dapat dibenarkan, penalaran moral menuntut pengenalan nilai-nilai yang bekerja dalam situasi moral tertentu.

Penalaran moral juga membutuhkan keterbukaan pikiran, penyimakan secara seksama terhadap pandangan orang lain, mempertimbangkan implikasi etik keputusan, belajar bagaimana menilai kelebihan dan kekurangan pendirian kita sendiri dan orang lain, serta mengambil tanggung jawab terhadap tindakan dan keyakinan kita. Ini berarti ada kesediaan untuk mengkaji nilai-nilai kita sendiri. Akan tetapi, pengkajian terhadap nilai-nilai demikian tidak berarti menolak nilai-nilai dimaksud. Secara nyata, praktik penalaran moral malah seringkali menghasilkan komitmen yang lebih kuat manakala seseorang telah sampai pada penghargaan secara lebih tuntas terhadap alasan-alasan yang mendasari tindakannya.

Moral reasoning also necessitates being open-minded, listening carefully to the views of others, considering the ethical implications of decisions, learning how to evaluate the strengths and weaknesses of our own and others’ positions, and taking responsibility for our actions and beliefs. It means being willing to investigate our own values. But investigating values does not mean rejecting them. In fact, the practice of moral reasoning often results in commitments becoming stronger as one comes to appreciate more fully the reasons they are embraced (Tuana, 2003: 3).

 

Seluruh uraian tersebut sejalan dengan pemikiran para ahli psikologi dan filsafat moral, bahwa pengamatan dan penarikan kesimpulan terhadap tindakan seseorang tidak memberikan gambaran memadai tentang kematangan moral seseorang, yang dalam karya Tuana (2003) disebut kemelekan moral. Dua orang yang melakukan tindakan yang sama, sama sekali tidak membuktikan bahwa tingkat kematangan moral mereka juga sama. Kematangan moral mereka harus ditetapkan berdasarkan tingkat penalaran moral yang mereka lakukan sebagai alasan tindakan mereka.

Sebagai salah satu hasil penalaran yang bermuara pada tindakan moral, maka mutu penalaran moral seseorang harus ditakar berdasarkan tiga tolok-ukur, yaitu: (1) logika, karena pada dasarnya penalaran moral harus dilakukan secara logis, (2) bukti pendukung, karena keputusan moral juga harus didasarkan bukti-bukti yang cermat, relevan, dan lengkap, dan (3) konsisten, karena penalaran moral harus mengikuti kaidah umum penarikan kesimpulan.

Dengan menempatkan pengambilan keputusan moral sebagai hasil dari kegiatan penalaran, berarti mengandaikan bahwa setiap pelaku moral adalah seorang pemikir, seorang filsuf yang melakukan kegiatan folosofis praksis. Kegiatan filosofis praksis mencakup perenungan (reflection) dan tindakan (action) yang terjalin secara berkesinambungan. Karena itu, lebih mudah dipahami apabila Moshman (2005: 70) menyimpulkan bahwa keragaman moral memiliki implikasi penting bagi pemahaman kita terhadap penalaran moral. Secara khusus, pada tingkat lanjut, penalaran moral sebagian besarnya merupakan koordinasi reflektif dari perspektif moral sosial yang majemuk. Memahami penalaran moral sebagai suatu proses koordinasi berarti mengajukan gagasan bahwa penalaran moral secara khas tidak sekadar melibatkan suatu pilihan antara dua atau lebih perspektif, melainkan suatu usaha untuk menemukan suatu pemecahan yang memuaskan dari berbagai sudut pandang majemuk.

Moral diversity has important implications for our understanding of moral reasoning. Especially at advanced levels, moral reasoning is in large part the reflective coordination of multiple social and moral perspectives (Carpendale, 2000). To construe moral reasoning as a process of coordination is to suggest that it typically does not involve a choice between two or more perspectives but rather an effort to find a resolution that is satisfactory from multiple points of view (Moshman, 2005: 70).

 

Lebih dari itu, mengajukan gagasan bahwa koordinasi tersebut bersifat reflektif, berarti mengusulkan bahwa penalaran moral tidak terjadi dengan sendirinya, melainkan melibatkan usaha yang sungguh-sungguh untuk menyusun suatu pemecahan yang dapat dibenarkan. Ini tidak berarti menolak pikiran bahwa kita terbiasa membuat penarikan kesimpulan moral intuitif, yang sudah mulai pada tahap yang sangat awal. Akan tetapi, taat-asas dengan konsepsi metakognitif rasionalitas, istilah penalaran moral harus digunakan untuk kasus-kasus penarikan kesimpulan moral yang melibatkan usaha sungguh-sungguh untuk mencapai kesimpulan yang dapat dibenarkan.

To suggest that this coordination is reflective, moreover, is to propose that it does not occur automatically but rather involves a deliberate effort to construct a justifiable resolution. This is not to deny that we regularly make intuitive moral inferences, beginning at very early ages (Haidt, 2001; Walker, 2000). Consistent with the metacognitive conception of rationality, however, the term moral reasoning should be reserved for those cases of moral inference that involve deliberate efforts to reach justifiable conclusions (Moshman, 2005: 70).

 

Meskipun sepakat dengan Budiningsih (2004: 89) bahwa dua disiplin, psikologi moral dan filsafat moral perlu dipadukan sebagai dasar pendidikan moral, penulis kurang sependapat apabila filsafat moral sekedar menjadi isi pembelajaran moral yang berisi sejumlah keharusan. Tampaknya, Budiningsih (2004) telah merancukan antara ajaran moral dan filsafat moral. Filsafat moral telah disamakan dengan ajaran moral. Padahal, memperhatikan pengertian dan hakikat dasarnya, justru penalaran moral yang lebih mendekati filsafat moral, sedangkan ajaran moral lebih menunjuk pada sekumpulan patokan siap pakai tentang bagaimana manusia harus hidup dan bertindak agar menjadi manusia yang baik.

Dengan ajaran moral dimaksud ajaran-ajaran, wejangan-wejangan, khotbah-khotbah, patokan-patokan, kumpulan peraturan dan ketetapan, entah lisan atau tertulis, tentang bagaimana manusia harus hidup dan bertindak agar ia menjadi manusia yang baik. Sumber langsung ajaran moral bagi kita adalah pelbagai orang dalam kedudukan yang berwenang, seperti orangtua dan guru, para pemuka masyarakat dan agama dan tulisan-tulisan para bijak, misalnya kitab Wulangreh karangan Sri Sunan Pakubuwana IV. Sumber dasar ajaran-ajaran itu adalah tradisi dan adat istiadat, ajaran agama-agama, atau ideologi-ideologi tertentu (Suseno, 1987: 14).

 

Kalau ajaran moral memberikan penegasan tentang apa yang seharusnya dilakukan atau tidak dilakukan oleh seseorang, maka filsafat moral tidak mengajarkan bagaimana kita harus hidup. Filsafat moral juga bukan suatu sumber tambahan bagi ajaran moral, melainkan merupakan pemikiran kritis dan mendasar tentang ajaran-ajaran dan pandangan-pandangan moral.

Etika bukan suatu sumber tambahan bagi ajaran moral, melainkan merupakan filsafat atau pemikiran kritis dan mendasar tentang ajaran-ajaran dan pandangan-pandangan moral. Etika adalah sebuah ilmu, bukan sebuah ajaran. Jadi etika dan ajaran-ajaran moral tidak berada di tingkat yang sama. Yang mengatakan bagaimana kita harus hidup, bukan etika melainkan ajaran moral. Etika mau mengerti mengapa kita harus mengikuti ajaran moral tertentu, atau bagaimana kita dapat mengambil sikap yang bertanggung jawab berhadapan dengan pelbagai ajaran moral (Suseno, 1987: 14).

 

Memang terdapat titik temu antara pilihan moral dengan ajaran moral, karena keduanya merupakan objek dari kegiatan reflektif manusia. Demikian pula terdapat titik temu antara penalaran moral dengan filsafat moral, karena keduanya merupakan kegiatan reflektif manusia. Perbedaannya terletak pada kapasitas pelaku, tingkat keketatan, tujuan, dan lapangan kegiatan tersebut. Pelaku filsafat moral adalah seseorang yang terlatih dalam bidang, dan dalam kapasitas sebagai ahli filsafat moral (moral philosopher). Sebagai pemikiran kritis terhadap ajaran dan pandangan moral, maka filsafat moral dilakukan secara ketat dan tersurat berdasarkan metode filsafat. Tujuan filsafat moral adalah memahami atas dasar apa manusia harus hidup menurut norma-norma tertentu. Lapangan kegiatan filsafat moral sangat luas karena menyangkut berbagai ajaran dan pandangan moral.

Pelaku penalaran moral adalah setiap orang tanpa harus memiliki latar belakang pendidikan filsafat, dan dalam kapasitas sebagai pelaku moral (moral agent). Penalaran moral bisa diibaratkan filsafat moral “mikro”, karena perenungan terhadap suatu pilihan moral seseorang tidak selalu dilakukan secara ketat dan tersurat, dan tidak harus pula didasarkan pada metode filsafat. Tujuan penalaran moral adalah memberikan pertimbangan rasional terhadap suatu pilihan moral. Lapangan kegiatan penalaran moral sangat terbatas karena hanya menyangkut pilihan moral seseorang.

Secara ringkas, berikut disajikan perbedaan antara penalaran moral dan filsafat moral.

Tabel 2.2. Penalaran Moral dan Filsafat Moral

Unsur

Penalaran Moral

Filsafat Moral

Lingkup Mikro-keseharian Makro-keilmuan
Pelaku Kegiatan Setiap orang sebagai pelaku moral Sebagian kecil orang sebagai filsuf moral
Cara kerja Longgar, bisa tersirat, dan tidak metodologis Ketat, tersurat, dan metodologis
Tujuan Kegiatan Memberikan pertimbangan dan alasan terhadap pilihan dan keputusan moral seseorang Memahami dan menjelaskan landasan keharusan hidup menurut norma tertentu
Objek Kegiatan Pilihan dan keputusan moral Ajaran dan pandangan moral

 

Akhirnya, sekalipun sebagian besar uraian tersebut menempatkan keputusan moral sebagai hasil dari penalaran moral, tidak berarti bahwa hanya penalaran yang menentukan pilihan tindakan moral seseorang. Penulis juga menerima bahwa, “The moral life is a constant interplay between reason and feeling” (Grassian, 1992: 25). Artinya, kehidupan moral merupakan suatu perpaduan antara penalaran dan perasaan. Dalam kaitan ini, penulis juga menghargai upaya-upaya pembinaan moral baik melalui pendekatan non rasional, seperti yang dikembangkan oleh Haidt (2003) melalui moral intuisionisme sosial (social intuitionist model).

3. Tahapan Perkembangan Moral

Menurut Kohlberg (1977) tahap perkembangan moral manusia sebenarnya telah dirumuskan sejak masa John Dewey, menjadi tiga tingkatan, yaitu: (1) tingkat pra-moral (pre-conventional), (2) tingkat konvesional (conventional) dan (3) tingkat otonom (autonomous). Pemikiran Dewey ini terus dikembangkan oleh Piaget dengan menetapkan tiga tahap perkembangan moral seiring usia, yaitu (1) tahap pra-moral pada usia anak dibawah 4 tahun, (2) tahap heteronomous pada anak usia 4-8 tahun dan (3) tahap otonom pada anak usia 9-12 tahun.

Setelah melakukan penelitian 20 tahun, dengan melibatkan wawancara terhadap individu-individu dengan usia yang berbeda, Kohlberg (1977) menyempurnakan tingkat dan tahap-tahap perkembangan moral sebagai berikut:

a. Tingkat pra-konvensional

Pada tingkat ini seseorang sangat tanggap terhadap aturan-aturan kebudayaan dan penilaian baik atau buruk, tetapi ia menafsirkan baik atau buruk ini dalam rangka maksimalisasi kenikmatan atau akibat-akibat fisik dari tindakannya (hukuman fisik, penghargaan, tukar menukar kebaikan). Kecenderungan utamanya dalam interaksi dengan orang lain adalah menghindari hukuman atau mencapai maksimalisasi kenikmatan (hedonistis). Tingkat ini dibagi 2 tahap:

Tahap 1 Orientasi hukuman dan kepatuhan

Pada tahap ini, baik atau buruknya suatu tindakan ditentukan oleh akibat-akibat fisik yang akan dialami, sedangkan arti atau nilai manusiawai tidak diperhatikan. Menghindari hukuman dan kepatuhan buta terhadap penguasa dinilai baik pada dirinya.

Tahap 2 Orientasi instrumentalistis

Pada tahap ini tindakan seseorang selalu diarahkan untuk memenuhi kebutuhannya sendiri dengan memperalat orang lain. Hubungan antara manusia dipandang seperti hubumgam dagang. Unsur-unsur keterbukaan, kesalingan dan tukar-menukar merupakan prinsip tindakannya dan hal-hal itu ditafsirkan dengan cara fisik dan pragmatis. Prinsip kesalingannya adalah, “kamu mencakar punggungku dan aku akan ganti mencakar punggungmu.”

b. Tingkat konvensional

Pada tingkat ini seseorang menyadari dirinya sebagai seorang individu di tengah-tengah keluarga, masyarakat dan bangsanya. Keluarga, masyarakat, bangsa dinilai memiliki kebenarannya sendiri, karena jika menyimpang dari kelompok ini akan terisolasi. Maka itu, kecenderungan orang pada tahap ini adalah menyesuaikan diri dengan aturan-aturan masyarakat dan mengidentifikasikan dirinya terhadap kelompok sosialnya. Kalau pada tingkat pra-konvensional perasaan dominan adalah takut, pada tingkat ini perasaan dominan adalah malu. Tingkat ini terdiri dari 2 tahap :

Tahap 3 Orientasi kerukunan atau orientasi good boy – nice girl

Pada tahap ini orang berpandangan bahwa tingkah laku yang baik adalah yang menyenangkan atau menolong orang-orang lain serta diakui oleh orang-orang lain. Orang cenderung bertindak menurut harapan-harapan lingkungan sosialnya, hingga mendapat pengakuan sebagai “orang baik”. Tujuan utamanya, demi hubungan social yang memuaskan, maka iapun harus berperan sesuai dengan harapan-harapan keluarga, masyarakat atau bangsanya.

Tahap 4 Orientasi ketertiban masyarakat

Pada tahap ini tindakan seseorang didorong oleh keinginannya untuk menjaga tertib legal. Orientasi seseorang adalah otoritas, peraturan-peraturan yang ketat dan ketertiban social. Tingkah laku yang baik adalah memenuhi kewajiban, mematuhi hukum, menghormati otoritas dan menjaga tertib social merupakan tindakan moral yang baik pada dirinya.

c. Tingkat Pasca-konvensional

Pada tingkat ini, orang bertindak sebagai subjek hukum dengan mengatasi hukum yang ada. Orang pada tahap ini sadar bahwa hukum merupakan kontrak social demi ketertiban dan kesejahteraan umum, maka jika hukum tidak sesuai dengan martabat manusia, hukum dapat dirumuskan kembali. Perasaan yang muncul pada tahap ini adalah rasa bersalah dan yang menjadi ukuran keputusan moral adalah hati nurani. Tingkat ini terdiri dari 2 tahap :

Tahap 5 Orientasi kontrak sosial

Tindakan yang benar pada tahap ini cenderung ditafsirkan sebagai tindakan yang sesuai dengan kesepakatan umum. Dengan demikian orang ini menyadari relativitas nilai-nilai pribadi dan pendapat-pendapat prosedural. Di samping menekankan persetujuan demokratis dan konstitusional, tindakan benar juga merupakan nilai-nilai pendapat pribadi. Akibatnya, orang pada tahapan ini menekankan pandangan legal tapi juga menekankan kemungkinan mengubah hukum lewat pertimbangan rasional. Ia menyadari adanya yang mengatasi hukum, yaitu persetujuan bebas antara pribadi. Jika hukum menghalangi kemanusiaan, maka hukum dapat diubah.

Tahap 6 Orientasi prinsip etis universal

Pada tahap ini orang tidak hanya memandang dirinya sebagai subjek hukum, tetapi juga sebagai pribadi yang harus dihormati. Respect for person adalah nilai pada tahap ini. Tindakan yang benar adalah tindakan yang berdasarkan keputusan yang sesuai dengan suara hati dan prinsip moral universal. Prinsip moral ini abstrak, misalnya : cintailah sesamamu seperti dirimu sendiri dan tidak kongkrit. Di dasar lubuk hati terdapat prinsip universal yaitu keadilan, kesamaan hak-hak dasar manusia, dan hormat terhadap martabat manusia sebagai pribadi.

Melalui tahapan-tahapan tersebut, seseorang mengarahkan dirinya sendiri menuju kaidah-kaidah moral universal, yaitu keadilan dan ketimbal-balikan. Perkembangan penalaran moral berlangsung setahap demi setahap dan tidak pernah meloncat. Perkembangan penalaran moral dapat berakhir pada tahap manapun. Karena itu, peran pendidik adalah menciptakan iklim yang dapat memberi rangsangan maksimal bagi seseorang untuk mencapai tahap yang lebih tinggi. Demikian pula, perkembangan moral tidak ditentukan oleh usia, sebab lebih dari 50% subjek penelitian orang dewasa, masih tetap pada tahap konvensional. Salah satu faktor yang penting dalam perkembangan penalaran moral adalah faktor kognitif terutama kemampuan berpikir abstrak dan luas, termasuk di bidang moral.

B. Perubahan Moral sebagai Tugas Perkembangan Remaja

1. Tugas-tugas Perkembangan Remaja

Memang sebagian besar manusia ingin menguasai segala tugasnya pada saat yang tepat. Dalam kenyataannya, tidak semua manusia berhasil mewujudkan itu, sedangkan yang lain malah bisa mewujudkannya lebih awal. Berkenaan dengan kenyataan ini, Hurlock (1980: 11) mengetengahkan sejumlah faktor yang mempengaruhi penguasaan tugas-tugas perkembangan.

Sejumlah faktor yang menghalagi penguasaan tugas-tugas perkembangan adalah: (1) tingkat perkembangan yang mundur, (2) tidak ada kesempatan untuk mempelajari tugas-tugas perkembangan atau tidak ada bimbingan untuk dapat menguasainya, (3) tidak ada motivasi, (4) kesehatan yang buruk, (5) cacat tubuh, dan (6) tingkat kecerdasan yang rendah.

Beberapa faktor yang membantu penguasaan tugas-tugas perkembangan adalah: (1) tingkat perkembangan yang normal atau yang diakselerasikan, (2) kesempatan-kesempatan untuk mempelajari tugas perkembangan dan bimbingan untuk menguasainya, (3) motivasi, (4) kesehatan yang baik dan tidak ada cacat tubuh, (5) tingkat kecerdasan yang tinggi, dan (6) kreativitas.

Berkenaan dengan tugas-tugas perkembangannya, Hurlock (1980: 10), yang mengacu pada tugas-tugas perkembangan sepanjang rentang kehidupan menurut Harvighust, merinci delapan tugas perkembangan masa remaja. Masing-masing adalah sebagai berikut:

  1. Mencapai hubungan baru dan yang lebih matang dengan teman sebaya baik pria maupun wanita.
  2. Mencapai peran sosial pria, dan wanita.
  3. Menerima keadaan fisiknya dan menggunakan tubuhnya secara efektif.
  4. Mengharapkan dan mencapai perilaku sosial yang bertanggungjawab.
  5. Mencapai kemandirian emosional dari orangtua dan orang-orang dewasa lainnya.
  6. Mempersiapkan karier ekonomi.
  7. Mempersiapkan perkawinan dan keluarga.
  8. Memperoleh perangkat nilai dan sistem etis sebagai pegangan untuk berperilaku — mengembangkan ideologi (Hurlock,1980: 10).

 

Perkembangan moral remaja, sebagaimana tampak dalam kutipan tersebut, tercakup dalam kelompok tugas perkembangan memperoleh perangkat nilai dan sistem etis sebagai pegangan untuk berperilaku. Dari kutipan tersebut juga tampak bahwa perangkat nilai dan sistem etika berfungsi sebagai pegangan untuk berperilaku. Karena itu, suatu perilaku bisa disebut bermoral apabila didasarkan pada pertimbangan nilai-nilai etika, yaitu: baik/buruk dan benar/salah.

2. Perubahan Mendasar Moral Remaja

Mempelajari apa yang diha­rapkan oleh kelompok dan kemudian mau membentuk perilakunya agar sesuai dengan harapan sosial tanpa terus dibimbing, diawasi, di­dorong, dan diancam hukuman seperti yang dialami waktu anak-anak merupakan salah satu tugas perkembangan penting yang harus dikuasai remaja. Remaja diharapkan mengganti konsep-konsep moral yang berlaku khusus di masa kanak-kanak dengan prinsip moral yang berlaku umum dan merumuskannya ke dalam kode moral yang akan berfungsi sebagai pedoman bagi perila­kunya. Selain itu, remaja juga harus mengendalikan perilakunya sendiri, sehingga tidak lagi menjadi tanggung jawab orang tua dan guru.

Kemampuan kognitif remaja te­lah mencapai tahap pelaksanaan formal. Karena itu, remaja mampu mempertimbangkan se­mua kemungkinan untuk menyelesaikan suatu ma­salah dan mempertanggung-jawabkannya berdasar­kan serangkaian alasan rasional. Jadi remaja dapat memandang masalah yang dihadapai dari beberapa sudut pan­dang dan menyelesaikannya dengan mengambil banyak faktor sebagai dasar pertimbangan.

Mengacu pada tahapan penalaran moral Kohlberg (1977), remaja memasuki tahap perkembangan mo­ral ketiga, moralitas pascakonvensional (postcon­ventional morality). Ini seharusnya dicapai selama masa re­maja. Tahap ini merupakan tahap menerima sendiri sejumlah prinsip dan terdiri dari dua tahap. Dalam tahap pertama individu yakin bahwa harus ada kelenturan dalam keyakinan moral sehingga dimungkinkan adanya perbaikan dan perubahan standar moral apabila hal ini menguntungkan ang­gota-anggota kelompok secara keseluruhan. Dalam tahap kedua individu menyesuaikan diri dengan standar sosial dan ideal yang diinternalisasi untuk lebih menghindari hukuman terhadap diri sendiri daripada sekedar pengendalian sosial. Dalam tahap ini, moralitas didasarkan pada rasa hormat kepada orang-orang lain dan bukan pada keinginan yang bersifat pribadi.

Sekalipun dengan dasar yang terbaik, ketiga tugas pokok dalam mencapai moralitas dewasa, yaitu mengganti konsep moral khusus dengan kon­sep moral umum, merumuskan konsep yang baru dikembangkan ke dalam kode moral sebagai pedo­man perilaku, dan melakukan pengendalian terha­dap perilaku sendiri, merupakan tugas yang sulit bagi kebanyakan remaja. Beberapa remaja tidak berhasil melakukan peralihan ke dalam tahap mo­ralitas dewasa selama masa remaja dan tugas ini harus diselesaikan pada awal masa dewasa. Remaja lainnya tidak hanya gagal melakukan peralihan te­tapi juga membentuk kode moral berdasarkan kon­sep moral yang tidak dapat diterima secara sosial.

Berkenaan dengan perubahan mendasar moralitas masa remaja, telah diringkaskan lima perubahan dasar, sebagai berikut:

  1. Pandangan moral individu makin lama makin menjadi lebih abstrak dan kurang konkret.
  2. Keyakinan moral lebih terpusat pada apa yang benar dan kurang pada apa yang sa­lah. Keailan muncul sebagai kekuatan moral yang dominan.
  3. Penilaian moral menjadi semakin kognitif. Ini mendorong remaja tebih berani meng­analisis kode sosial dan kode pribadi dari­pada masa kanak-kanak dan berani meng­ambil keputusan terhadap pelbagai masa­lah moral yang dihadapinya.
  4. Penilaian moral menjadi kurang egosen­tris.
  5. Penilaian moral secara psikologis menjadi lebih mahal dalam arti bahwa penilaian moral merupakan bahan emosi dan me­nirnbulkan ketegangan psikologis (Hurlock, 1980: 225).

 

Seagaimana tampak dalam identifiksi tersebut, semasa remaja seseorang mengalami perubahan konsep moral. Ada dua kondisi yang membuat penggantian konsep moral khusus ke dalam konsep yang berla­ku umum tentang benar dan salah yang lebih sulit daripada yang seharusnya. Pertama, kurangnya bimbingan dalam mempelajari bagaimana mem­buat konsep khusus berlaku umum. Dengan perca­ya saja bahwa remaja telah mempelajari prinsip pokok tentang benar dan salah, orang tua dan guru jarang menekankan dalam usaha pembinaan remaja untuk melihat hubungan antara prinsip khusus yang dipelajari sebelumnya dengan prinsip umum yang penting untuk mengendalikan perilaku dalam kehidupan orang dewasa. Hanya dalam bidang ba­ru dalam perilaku, seperti hubungan dengan anggo­ta lawan jenis, orang dewasa merasa perlu membe­rikan pendidikan moral lebih lanjut.

Kondisi kedua yang membuat sulitnya peng­gantian konsep moral yang berlaku khusus dengan, konsep moral yang berlaku umum berhubungan dengan jenis disiplin yang diterapkan di rumah dan di sekolah. Karena orang tua dan guru mengasum­sikan bahwa remaja mengetahui apa yang benar, maka penekanan kedisiplinan hanya terletak pada pemberian hukuman pada perilaku salah yang dianggap sengaja dilakukan. Penjelasan mengenai alasan salah tidaknya suatu perilaku jarang dite­kankan dan bahkan jarang memberi ganjaran.bagi remaja yang berperilaku benar.

Selanjutnya, pada masa remaja seorang individu juga membentuk kode-kode moral, baik sosial maupun pribadi. Artinya, ketika memasuki masa remaja, anak-anak tidak lagi begitu saja menerima kode moral dari orang tua, guru, bahkan teman-teman sebaya. Se­karang ia sendiri ingin membentuk kode moral sen­diri berdasarkan konsep tentang benar dan salah yang telah diubah dan diperbaikinya agar sesuai dengan tingkat perkembangan yang lebih matang dan yang telah dilengkapi dengan hukum-hukum dan peraturan-peraturan yang dipelajari dari orang­tua dan gurunya. Beberapa remaja bahkan meleng­kapi kode moral mereka dengan pengetahuan yang diperoleh dari pelajaran agama.

Pembentukan kode moral terasa sulit bagi remaja karena ketidakkonsistenan dalam konsep benar dan salah yang ditemukannya dalam kehi­dupan sehari-hari. Ketidakkonsistenan membuat remaja bingung dan terhalang dalam proses pem­bentukan kode moral yang tidak hanya memues­kan tetapi akan membimbingnya untuk memper­oleh dukungan sosial. Lambat atau cepat sebagian besar remaja mengerti, misalnya, bahwa teman­teman dari latar belakang sosioekonomi, agama atau ras yang berbeda mempunyai kode yang ber­beda tentang benar dan salah; bahwa kode orang tua dan gurunya sering kali lebih ketat daripada kode teman-teman sebaya; dan sekalipun terdapat perincian peran seks tradisional yang disetujui tetapi masih tetap ada “standar ganda” yang jauh lebih lunak bagi laki-laki daripada perempuan.

Bagi anak-anak yang lebih besar berbohong merupakan hal yang buruk, namun bagi banyak remaja “berbohong sosial” atau berbohong untuk menghindari kemungkinan menyakitkan hati orang­orang lain kadang-kadang dibenarkan. Keraguan se­macam ini juga jelas dalam sikap terhadap masalah mencontek, pada waktu remaja duduk di sekolah menengah atas atau pendidikan tinggi. Karena hal ini sudah agak umum, remaja menganggap bahwa teman-temsn akan memaafkan perilaku ini, dan membenarkan perbuatan mencontek bila selalu ditekan untuk mencapai nilai yang baik agar dapat diterima di sekolah tinggi dan yang akan menun­jang keberhasilan dalam kehidupan sosial dan eko­nomi di masa-masa mendatang. Dengan meningkat­nya minat pada lawan jenis, remaja menemukan bahwa pola perilaku tertentu bagi laki-laki tidak hanya dibenarkan tetapi juga dihargai meskipun sangat tidak dibenarkan bila dilakukan perempuan.

Pada masa remaja pula, seseorang mulai mengembangkan suara hati yang berperan penting dalam mengendalikan perilakunya. Ini berarti bahwa, orang tua dan guru tidak dapat mengawasi re­maja dari dekat seperti yang dilakukan ketika ma­sih anak-anak. Karena itu, remaja harus bertanggung-jawab untuk mengendalikan perilakunya sendiri. Bila dahulu dipercaya bahwa keta­kutan-baik akan hukuman maupun akan penolak­an sosial-merupakan pencegah yang terbaik untuk melakukan kesalahan, sekarang hal itu dimengerti sebagai sumber motivasi berdasarkan pengendalian dari luar yang hanya efektif bila ada perilaku yang nyata-nyata salah dan hukuman bagi pelakunya.

Sejumlah telaah mengenai kenakalan anak-anak menunjukkan bahwa hukuman tidak ha­nya mencegah perbuatan salah tetapi malah sering menjadi pendorong untuk berperilaku salah. Juga terdapat bukti bahwa ketakutan karena akan di­permalukan tidak efektif untuk mencegah per­buatan salah bila sedikit sekali kemungkinan orang lain akan mengetahui perbuatan tersebut atau bila individu merasa dapat memberikan alasan yang masuk akal bagi perbuatan-perbuatannya atau menyalahkan orang lain, sehingga dapat terhindar dari hukuman atau penolakan sosial.

Telaah-telaah mengenai perkembangan moral menekankan bahwa cara yang efektif bagi se­mua orang untuk mengawasi perilaku sendiri adalah melalui pengembangan suara hati. Suara hati merupakan kekuatan dalam batin yang tidak memer­lukan pengendalian lahir. Apabila anak-anak atau remaja mengasosiasikan emosi yang menye­nangkan dengan perilaku yang didukung kelom­pok, dan emosi yang tidak menyenangkan dengan perilaku yang tidak didukung kelompok, maka ia harus mempunyai motivasi sendiri untuk berperi­laku sesuai dengan standar kelompok.

Dalam kon­disi demikian, individu akan merasa bersalah bila menyadari bahwa perilakunya tidak memenuhi harapan sosial kelompoknya, sedangkan rasa malu timbul hanya bila ia sadar akan penilaian buruk kelompok terhadap perilakunya. Perilaku yang dikendalikan rasa bersalah adalah perilaku yang di­kendalikan dari dalam, sedangkan perilaku yang dikendalikan oleh rasa malu adalah perilaku yang dikendalikan dari luar. Seseorang yang telah mencapai kematangan moral selalu ada rasa bersalah dan malu. Namun, rasa bersalah berperan lebih penting dari­pada rasa malu dalam mengendalikan perilaku apabila pengendalian lahir tidak ada. Hanya sedikit remaja yang mampu mencapai tahap per­kembangan moral yang demikian sehingga remaja tidak dapat disebut secara tepat orang yang “ma­tang secara moral” (Hurlock, 1980: 226).

C. Model Teoretik Penilaian Moral

Setiap pilihan strategi bimbingan moral remaja pada dasarnya dilandasi oleh pemahaman tentang proses penilaian moral (moral judgment). Karena itu, manakala ada perbedaan pemahaman tentang proses penilaian moral, akan berimplikasi pada pilihan strategi pembelajaran atau bimbingan moral yang digunakan. Sebagaimana dikemukakan Wright (2005: 2), terdapat dua model penilaian moral, yaitu: (1) model rasionalis, dan (2) model intusionis. Selain Piaget (1932) yang dikenal sebagai perintis model ini, belakangan justru Kohlberg (1977) yang dikenal sebagai tokoh utama model rasionalis, sedangkan Haidt (2001) dan Mikhail (2002) dikenal sebagai dua tokoh utama model intusionis.

Sebagaimana diakui oleh Haidt (2001: 814) penelitian-penelitian tentang penilaian moral telah didominasi oleh model rasionalis. Menurut model rasionalis, penilaia moral disebabkan oleh penalaran moral. Sebaliknya, model intuisionis tidak menekankan pada penalaran moral pribadi, melainkan petingnya pengaruh sosial budaya. Penilaian moral, menurut model intusionis merupakan hasil dari penilaian secara cepat dan otomatis.

Research on moral judgment has been dominated by rationalist models, in which moral judgment is thought to be caused by moral reasoning. Four reasons are given for considering the hypothesis that moral reasoning does not cause moral judgment; rather, moral reasoning is usually a post-hoc construction, generated after a judgment has been reached. The social intuitionist model is presented as an alternative to rationalist models. The model is a social model in that it de-emphasizes the private reasoning done by individuals, emphasizing instead the importance of social and cultural influences. The model is an intuitionist model in that it states that moral judgment is generally the result of quick, automatic evaluations (intuitions) (Haidt, 2001: 814).

 

Secara lebih rinci, Haidt (2001: 818) menyajikan sembilan hal yang membedakan antara model atau sistem intuitif dengan model atau sistem penalaran. Ciri-ciri umum dari kedua sistem tersebut disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

 

Table 1 General Features of the Two Systems

 

The Intuitive system

The Reasoning System

Fast and effortless Slow and effortful
Process is unintentional and runs automatically Process is intentional and controllable
Process is inaccessible only results enter awareness Process is consciously accessible and viewable
Does not demand attentional resources Demands attentional resources, which are limited
Parallel distributed processing Serial processing
Pattern matching; thought is metaphorical, holistic Symbol manipulation; thought is truth preserving, analytical
Common to all mammals Unique to humans over age 2, and perhaps some language-trained apes
Context dependent Context independent
Platform dependent (depends on the brain and body that houses it) Platform independent (the process can be transported to any rule following organism or machine)

 

 

Meskipun model intuisionis dihadirkan sebagai alternatif terhadap model rasionalis, pada dasarnya tetap diakui bahwa dalam kenyataannya penilaian moral melibatkan baik penalaran rasional maupun intuisi affektual. Karena itu, belakangan juga dikenal model yang memadukan antara model rasionalis dan model intuisionis.

1. Model Penilaian Moral Rasionalis

Model rasionalis mengasumsikan manusia sebagai agen yang mendekati ideal rasional (Man as approximating ideal rational agent). Sebagai agen ideal rasional, dalam memberikan penilaian moral seseorang harus cakap melakukan penalaran secara formal, tidak hanya ketika menghadapi dilema moral realistik, tetapi juga dilema moral hipotetik.

All morality consists in a system of rules, and the essence of all morality is to be sought for in the respect which the individual acquires these rules (Kohlberg, 1977: 13).

 

The [moral agent] must be able to reason formally, i.e. he must have a conscious realization of the rules of reasoning which will enable him to apply them to any case whatsoever, including purely hypothetical cases (Kohlberg, 1977: 47).

 

Penilaian moral secara khas dibentuk melalui penalaran moral, yakni melalui penerapan aturan-aturan moral terhadap situasi tertentu. Suatu penilaian moral harus memenuhi dua syarat, yaitu: kecukupan prinsip, dan kecukupan proses (adequacy of principles and adequacy of processes). Ini sejalan dengan pernyataan (Kohlberg & Hersh, 1977: 53-54) sebagai berikut:

To consider ‘socialization’ or the ‘acquisition of values’ as moral education, is to consider the moral principles [moral agents] are developing (or are not developing). It is also to consider the adequacy of these principles in the light of an examined concept of the good and right (the province of moral philosophy) and in the light of knowledge of the moral processes of human development (the province of [moral] psychology) (Kohlberg & Hersh, 1977: 53-54).

 

Ketika seseorang menghadapi situasi yang mengandung dilema moral, maka yang bekerja adalah penalaran moralnya. Berikut adalah contoh proses penalaran moral menurut model rasionalis:

 

Moral judgments are typically formed through moral reasoning (i.e. through the application of moral rules to particular situations).
 

Particular situation

 Fred is lying

 

MP

 Lying is wrong à

adequacy of principles

Judgment

 Fred’s behavior is wrong à

 adequacy of processes (Wright, 2006:6).

 

Dilema moral hipotetik yang diajukan adalah kasus Fred bertindak berbohong. Kaidah moral (Moral Principle) yang berlaku adalah bahwa berbohong adalah salah. Kaidah ini telah memenuhi syarat kecukupan prinsip. Konsekuensi dari penerimaan kaidah bahwa berbohong adalah salah, maka kesimpulannya adalah penilaian bahwa tingkah laku Fred salah. Dengan demikian, kesimpulan penilaian moral ini telah memenuhi syarat kecukupan proses.

Dari uraian dan contoh tersebut, maka bisa dikemukakan kembali bahwa mekanisme kerja penilaian moral menurut model rasionalis mengikuti kaidah-kaidah penarikan kesimpulan logik dengan urutan: (1) mengetahui ada dilema moral, (2) mengembangkan keyakinan bahwa S adalah A, (3) mengembangkan keyakinan bahwa A adalah salah, (4) menetapkan penilaian moral bahwa S adalah salah, dan (5) melakukan tindak moral sejalan dengan hasil penilaian moral. Aspek tersamar yang harus dicermati dalam model ini berkenaan dengan peran emosi moral (moral emotion). Pada dasarnya, model ini tidak mengingkari adanya pengaruh emosi moral terhadap penilaian dan tindakan moral. Namun demikian, hubungan antara emosi moral dengan dilema moral, penilaian moral dan tindakan moral diasumsikan tidak bersifat linier (Periksa Gambar 2.3).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3. Model Rasionalis Penilaian Moral (Wright, 2006: 8)

2. Model Penilaian Moral Intuisionis

Menurut model intiuisionis, penilaian moral bukan merupakan hasil dari penalaran moral, melainkan hasil intuisi emotif. Meskipun penilaian moral merupakan salah satu bentuk kognisi yang melibatkan kesadaran akan benar/salah, yang memang secara rasional bisa dinilai, pada dasarnya penilaian moral bukan merupakan bentuk penalaran.

Building on Bastick, Bruner, Simon, and others, moral intuition can be defined as: the sudden appearance in consciousness of a moral judgment, including an affective valence (good-bad, like-dislike), without any conscious awareness of having gone through steps of search, weighing evidence, or inferring a conclusion. Moral intuition is therefore the psychological process that the Scottish philosophers talked about, a process akin to aesthetic judgment: one sees or hears about a social event and one instantly feels approval or disapproval (Haidt: 2001: 818).

 

Intuisi moral dapat diartikan sebagai kesadaran yang begitu saja muncul tentang penilaian moral, yang meliputi valensi afektif (baik-buruk, suka-benci), tanpa harus mengetahui bagaimana langkah-langkahnya untuk mencari, memberi bobot bukti, atau menarik suatu kesimpulan. Karena itu, intuisi moral merupakan proses psikologis yang menyerupai proses penilaian estetik. Seseorang melihat atau mendengar tentang suatu kejadian sosial dan secara instan merasa setuju atau tidak setuju.

Sama dengan model rasionalis, para pendukung model intuisionis juga tidak menafikkan sama sekali proses rasional. Kalaupun ada, proses rasional dimaksud tidak mendahului penilaian moral, tetapi menjadi sekedar “penguat” ketika suatu penilaian moral sudah dibuat. Secara lengkap, model intuisionis menggambarkan ada enam tahap yang dilalui dari mulai munculnya dilema moral hingga tindakan moral. Masing-masing adalah: (1) mengetahui ada dilema moral dalam situasi tertentu, (2) muncul intuisi moral bersamaan dengan, (3) emosi moral yang valensinya setuju atau tidak setuju, (4) memberikan penilaian moral bahwa X adalah salah, (5) memberikan penalaran moral yang mendukung penilaian moral, dan (6) melakukan tindakan moral (Periksa Gambar 2.4).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.4. Model Intuisionis Penilaian Moral (Wright, 2006: 12)

3. Model Penilaian Moral Interaksionis

Segera setelah Haidt (2001) serta Mikhail (2002) menerbitkan pemikiran tentang penilaian moral, yang berseberangan dengan karya Kohlberg (1977), para pemikir psikologi moral berupaya mencari titik-temu di antara keduanya dengan tujuan akhir memahami bagaimana sebenarnya penilaian moral berlangsung. Upaya untuk memadukan dua model penilaian moral ini bisa disimak misalnya pada karya Anderson (2004) yang berjudul “Moral Cognition: A Dual-Process Model of Moral Judgments”, Jen Cole Wright (2005) yang berjudul “The Moral Epistemology of Natural (Virtuous) Systems”, dan terakhir karya kelompok peneliti lintas disiplin dari Universitas Harvard yang beranggotakan Fiery Cushman dengan latar belakang psikologi, Liane Young dengan latar belakang Biologi Organismik dan Evolusioner, dan Marc Hauser dengan latar belakang Antropologi Biologi, dengan judul tulisan “The Role of Conscious Reasoning and Intuition in Moral Judgment: Testing Three Principles of Harm” (Cushman, Young, and Hauser, 2006).

Temu-temuan penelitian Anderson (2004) mendukung pendirian interaksionis yang mengusulkan bahwa para partisipan penelitian menggunakan intuisi dan penalaran secara berbeda, bergantung pada dilema yang dinilai. Dalam keadaan yang diperkirakan menuntut penalaran, para partisipan melakukannya dengan asal-asalan dalam waktu yang sangat pendek. Namun demikian, dalam dilema-dilema yang diduga penalaran sangat penting, maka tidak ada perbedaan dalam penampilan partisipan. Karena itu, Anderson (2004: 4) mempertanyakan posisi kaku kalangan intuisionis dan rasionalis, karena sebenarnya yang berlangsung adalah justru model model interaksionis.

The findings support the interactionist position by suggesting that participants used intuition and reasoning differently depending on the dilemma being judged. In situations that were predicted to require reasoning (no-intuition dilemmas and strong conflicting intuition dilemmas), participants did poorly in the fast time condition. However in the dilemmas when reasoning was hypothesized to be causally inert (noconflicting intuition dilemmas), there was no difference in participants’ performances between the time conditions. These findings call into question both strong intuitionist and strong rationalist positions but support the dual-process interactionist model (Anderson, 2004: 4).

 

Cushman, Young dan Hauser (2006: 1088) menyimpulkan bahwa penelitiannya mendukung model multi-sistem. Model ini tidak saja menyertakan penalaran secara sadar, tetapi juga intuisi moral seketika. Dengan demikian, pendirian serba kaku baik yang dipegang oleh kalangan rasionalis maupun kalangan intuisionis, sama-sama kurang didukung oleh penelitian yang mereka lakukan.

The current findings suggest that, regardless of where the division between affect and cognition is placed, a multisystem model of moral judgment is warranted. Such a multisystem model stands in contrast to Kohlberg’s (1969) perspective, in which all moral reasoning is assumed to be the product of conscious reasoning. It also stands in contrast to the recent intuitionist proposal by Mikhail (Mikhail et al., 2002) to incorporate the sorts of moral principles discussed here into a single evaluative mechanism that accomplishes moral judgment in a manner loosely analogous to the way in which syntactic structure is analyzed in language.

 

In conclusion, this article has outlined a novel methodological approach to the study of moral psychology, highlighting the interaction of intuition and conscious reasoning and emphasizing the distinction between the principles that people use and the principles that people articulate (Cushman, Young dan Hauser, 2006: 1088).

 

Dari kutipan tersebut juga tampak bahwa dalam penilaian moral, selain ada interaksi antara intuisi seketika dengan penalaran sadar, juga sangat diperlukan untuk membedakan antara prinsip yang sesungguhnya digunakan oleh seseorang dengan prinsip yang dia kemukakan. Meskipun tidak sama persis, gejala ini bisa dianalogikan dengan analisis struktur tata-bahasa. Dalam analisis bahasa, memang benar-benar perlu dibedakan antara maksud (intention) dengan ucapan (articulation). Karena itu, dalam penilaian dan tindakan moral juga perlu dibedakan antara prinsip moral yang sesungguhnya digunakan dengan prinsip moral yang diucapkan.

Berdasarkan berbagai pemikiran yang berkembang, baik dari kalangan rasionalis, kalangan intuisionis, maupun interaksionis, Wright (2005) merumuskan model keahlian (expertise model). Selain menyertakan unsur-unsur model rasionalis dan unsur-unsur model intuisionis, model keahlian memunculkan dua proses yang dapat diandalkan, yaitu: persepsi terlatih (trained perception) dan ketanggapan otomatis (automatic responsiveness). Berkenaan dengan dua unsur tambahan ini, diberikan pengertian sebagai berikut:

Trained perception:

the process by which (complex) patterns of stimuli, composing or instantiating meaningful features, are directly (non-inferentially) perceived.

 

Automatic responsiveness:

the process by which engrained (automated) motor sets or programs are activated and adapted on-line to appropriately “fit” the situational features that originally activated them (Wright, 2005:19).

 

Artinya, persepsi terlatik adalah proses yang dilalui oleh pola-pola rangsang yang rumit, ciri-ciri penyusun atau contoh yang bermakna, secara langsung (bukan secara inferensial) dipersepsi. Ketanggapan otomatis adalah proses yang dilalui program atau perangkat gerak otomatis diaktifkan dan diadaptasi setiap saat agar secara memadai cocok dengan ciri-ciri situasional yang secara orisinal telah mengaktifkan mereka. Untuk memberikan gambaran lebih lengkap, berikut disajikan model keahlian (Periksa bagan 2.5).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.5. Model Keahlian Tindakan Moral (Wright, 2006: 23)

Proses tindakan moral dimulai ketika individu melihat ada situasi yang memancing dilema moral (perception of eliciting situasion). Segera setelah itu, dalam diri individu berlangsung dua kejadian, yaitu: intuisi moral bahwa, misalnya “kebohongan Fred tampaknya salah” dan emosi moral berupa tanggapan yang dibenarkan. Dua kejadian simultan ini akan membentuk pandangan bahwa “tingkah laku Fred adalah salah”. Persepsi terlatih (TP) ini yang oleh Wright (2005) dinyatakan akan berhubungan langsung dengan penilaian moral bahwa “tingkah laku Fred adalah salah”. Sementara itu, sejak proses kedua, sebenarnya juga berlangsung penalaran moral yang mendukung penilaian moral. Akhirnya, sebelum individu mengambil keputusan untuk melakukan tindakan moral, dalam dirinya juga berlangsung ketanggapan otomatis.

Meskipun lebih lengkap dibanding model interaksionis lainnya, tampak bahwa model keahlian yang diusulkan oleh Wright (2005) agak sulit dipahami, dan oleh karena itu juga sulit untuk dikenali implikasi praktiknya untuk mengembangkan program bimbingan moral. Penggambaran yang lebih jernih justru diberikan oleh Anderson (2004: 16) yang memberikan notasi sistem 1 untuk intuisi moral, dan sistem 2 untuk penalaran moral, sebagai berikut:

1. An intuition is activated and:
  (a) Endorsed by system 2;
  (b) Modified by system 2 (to correct for biases);
  (c) Two or more conflicting intuitions are activated, and system 2 decides between them.
2. No intuitive response comes to mind so a judgment is generated by system 2

 

Tampak bahwa segera setelah seorang individu menyadari adanya dilema moral, sebuah intuisi moral diaktifkan. Intuisi moral tersebut selanjutnya didukung oleh sistem 2. Bisa pula intuisi moral tersebut dimodifikasi oleh sistem 2, dengan tujuan mengoreksi beberapa kemencengan yang terjadi. Ketika dua atau lebih intuisi yang saling bertentangan teraktifkan, maka sistem 2 akan mengambil keputusan di antara mereka. Terakhir, ketika tanggapan intuitif tidak muncul dalam pikiran individu, maka suatu penilaian dihasilkan oleh sistem 2.

D. Implikasi Praktik bagi Pengembangan Program Bimbingan Moral

Berdasarkah seluruh tinjauan pustaka, baik teoretik maupun empirik, dapat ditarik beberapa implikasi praktik sebagai landasan pengembangan program bimbingan moral dengan sasaran khusus remaja peserta didik.

1. Tiga Pendekatan Bimbingan Moral

Tinjauan terhadap ragam pendekatan bimbingan moral menunjukkan ada tiga pendekatan yang berkembang dan diterapkan hingga sekarang. Masing-masing adalah pendekatan otoritatif, pendekatan liberal, dan pendekatan klarifikasi nilai.

Pendekatan otoritatif lebih dikenal sebagai pendekatan pengajaran moral. Dalam pendekatan ini, orangtua dan pendidik, baik formal maupun informal, ditempatkan sebagai pihak yang berkepentingan untuk mewariskan nilai-nilai moral yang mereka junjung tinggi, sedangkan peserta didik dipandang sebagai pihak yang hanya perlu menyerap untuk kemudian mengamalkan ajaran moral tersebut.

Pemilihan nilai dengan pendekatan pengajaran moral dilakukan dengan cara orangtua atau pendidik secara langsung menanamkan nilai-nilai kepada anak selaku peserta didik. Melalui cara ini, anak tidak memperoleh kebebasan untuk memilih dan mempertimbangkan nilai yang akan dipilih.

Pendekatan ke­dua, yang merupakan lawan dari pendekatan otoritatif, dilakukan dengan cara orangtua atau pendidik memberi kebebasan penuh kepada anak selaku peserta didik untuk memilih dan menentukan nilai-nilai mereka sendiri. Cara ini sering menimbulkan pertentangan batin da­lam diri anak karena harus memilih dalam kebingungan, satu atau bebe­rapa dari bermacam-macam nilai yang berkembang dalam masyarakat.

Terkait dengan kebebasan atau keharusan untuk memilih sejumlah tindakan moral tersebut, diduga bahwa anak-anak masa kini dan masa mendatang menghadapi problema moralitas yang semakin rumit. Sayangnya, karena problema moralitas terus membaharu, anak-anak masa kini dan masa mendatang pun semakin menghadapi kebingungan dan ketidak-pastian. Dalam kajiannya tentang kurikurum moral, Musgrave (1978: 51-52), menggambarkannya dengan mengutip puisi anak usia lima belas tahun asal Australia dengan judul “Poem of the confused“. Dalam puisi tersebut digambarkan, bagaimana seorang anak merasa semuanya serba belum jelas, tetapi terpaksa harus mengambil keputusan moral (Fitzgerald et al., 1976: 157).

Pendekatan keti­ga adalah dengan teknik klarifikasi nilai. Pendekatan ketiga ini merupakan pendekatan cara pemilihan nilai yang dipandang oleh para ahli dapat mengatasi kekurangan yang ada pada dua pendekatan terdahulu (Simon, Howe, & Kirs­chenbaum, 1972). Dalam proses klarifikasi nilai, siswa terlibat secara aktif, siswa mengembangkan pemahaman dan pengenalannya terhadap nilai-nilai pribadi, mengambil keputusan dan bertindak sesuai dengan keputusan yang telah diambil. Peran pembimbing adalah sebagai fasilitator yang bertugas merangsang dan mendorong peserta didik.

Meskipun banyak diunggulkan karena bisa menjembatani pendekatan otoritatif dan pendekatan liberal, tetap harus diperhatikan bahwa bila dinilai berdasarkan perkembangan mutakhir pemikiran teoretik dan kajian empirik perkembangan moral, teknik klarifikasi nilai menjadi tampak kekurangannya. Sebagaimana dikemukakan oleh Hart (1978: 7) bahwa kunci utama prosed pendidikan adalah keyakinan bahwa kaum muda memiliki kemampuan kognitif untuk menguji nilai-nilai mereka, kepentingan relatif nilai-nilai mereka, serta nilai-nilai orang lain.

A key point in this educative process is the belief that young people have the cognitive ability to examine their values, the relative importance of their values (value system), and the values of other. I believe that young people have this ability and can make such examinations in a simple and concrete fashion. As they grow older they will be able to deal with a greater quantity of data and data of a more complex and abstract nature (Hart, 1978: 7-8).

 

Kutipan tersebut menunjukkan bahwa teknik klarifikasi nilai sangat bersandar pada model rasionalis. Padahal, sebagaimana telah dibahas sebelumnya, kesadaran moral bukan semata-mata hasil dari proses kognitif, melainkan perpaduan dan bahkan seringkali diawali dengan proses intuitif dan emotif. Karena itu, alih-alih mengadopsi begitu saja teknik klarifikasi nilai, dalam pengembangan program bimbingan moral memodifikasi teknik klarifikasi nilai dengan mencangkokkan beberapa pokok pikiran yang direkomendasikan model intuisionis. Dengan ungkapan lain, model yang benar-benar diterapkan adalah yang disarankan oleh model interaksionis.

2. Modifikasi Teknik Klarifikasi Nilai

Mengikuti Kirschenbaum (1975), klarifikasi nilai merupakan pendekatan yang menggunakan pertanyaan dan kegiatan untuk mengajarkan proses penilaian dan penerapannya terhadap bidang-bidang yang perlu dinilai dalam hidup seseorang. Pengertian ini sejalan dengan pernyataan Hart (1976) bahwa klarifikasi nilai sebagai proses belajar yang dilakukan dengan cara menggali, memperjelas nilai-nilai dan menetapkan rencana tindakan yang didasarkan kepada pemahaman dan pengetahuannya terhadap nilai-nilai yang dianutnya.

Raths, Harmin dan Simon (1966, dalam Hart, 1978: 8) menjelaskan ada tiga tahap dalam klarifikasi nilai, yaitu: menghargai (prizing), memilih (choosing), dan bertindak (acting) yang mencerminkan rangkaian proses pengenalan, penyempurnaan dan penerapan. Dalam tiap-tiap tahap terdapat sub tahap sebagai berikut:

 

Menghargai a. mempertimbangkan dan menghargai nilai-nilainya
                          b. mengatakan secara terbuka nilai-nilai yang dianggap penting

 

Memilih            a. memilih dari berbagai alternatif
                          b. memilih setelah mempertimbangkan konsekuensinya
                          c. memilih dengan bebas

 

Bertindak         a. bertindak atas pilihan yang diambil
                        b. bertindak terpola, konsisten dan terus-menerus

 

Pertama, menghargai. Ini merupakan pemberian label awal tentang nilai-nilai yang dianggap penting bagi seseorang yang bertindak berdasarkan apa yang mereka anggap penting, tapi seringkali tidak yakin secara pasti apa yang penting bagi mereka. Tahap ini sangat penting bagi remaja untuk melakukan introspeksi atau kajian apa yang penting bagi mereka.

Pertanyaan penting yang ada pada tahap menghargai adalah: “Apa yang aku percaya sebagai sesuatu yang penting bagi diriku baik secara inheren maupun instrumental?” Sesuatu memiliki nilai inheren bila sesuatu itu menyenangkan, contohnya melukis karena aktivitas ini bisa mendatangkan kesenangan bagi yang melakukannya. Sedangkan nilai instrumental adalah bila sesuatu itu bisa mendatangkan atau membantu mencapai tujuan lain diluar dirinya, contohnya rajin belajar. Seseorang dengan rajin belajar akan mendapat prestasi akademik yang bagus dan dapat membantu dalam perkembangan karir.

Manfaat tahap menghargai dalam klarifikasi nilai bagi remaja adalah memiliki pengetahuan yang lebih luas dan mampu menghadapi hal-hal yang abstrak, mampu memahami bahwa nilai-nilai mereka didasarkan pada perasaan atau pilihan yang menjadi bagian dari dirinya, bergerak lebih cepat dari obyek-obyek atau perilaku-perilaku yang mereka anggap penting pada gagasan-gagasan abstrak yang mencerminkan obyek-obyek atau perilaku-perilaku yang lebih luas, mengetahui bahwa mereka menggunakan konsep atau istilah umum untuk menjelaskan posisi mereka, namun terkadang dalam kenyataannya mereka bergerak dalam arah yang berbeda, mengetahui bahwa nilai-nilai itu diwujudkan dalam berbagai aktivitas sehari-hari dalam tingkat konsistensi yang berbeda dari satu situasi kepada situasi-situasi yang lain.

Kedua, memilih. Memilih merupakan tahap dimana seseorang melakukan pembedaan secara lebih nyata tentang nilai-nilai yang diyakini penting, berharga, menarik dan cocok untuk dirinya sehingga mereka mudah menyusun skala prioritas berdasarkan kepentignan.

Pada tahap ini seseorang melakukan pembandingan nilai-nilainya dengan lebih mendalam, menganalisis konsekuensi-konsekuensi dan mengkaji sumber-sumber pengaruhnya. Pertanyaan penting dalam tahap memilih adalah dengan melihat pilihan-pilihan yang dimiliki, mana tindakan-tindakan atau perilaku khusus yang harus dipilih?

Sub tahap memilih dari berbagai alternatif penting karena membuat seseorang sadar bahwa memang terdapat alternatif. Secara umum, sub tahap ini berarti usaha mendorong remaja mengkaji situasi-situasi dan semua alternatif sebelum mereka memutuskan apa yang harus dilakukan. Setelah alternatif dimunculkan, alternatif-alternatif dan berbagai konsekuensinya harus dikaji. Dalam tahap mengkaji konsekuensi ini, mereka mempertimbangkan nilai setiap alternatif yaitu bisa bermuatan konsekuensi negatif atau positif. Prinsipnya memilih konsekuensi dengan muatan positif paling banyak dan muatan negatif paling sedikit.

Tujuan sub-tahap memilih alternatif ini adalah mengembangkan agar remaja memiliki perspektif yang lebih baik. Mereka bisa mengantisipasi reaksi-reaksi atas tindakan-tindakan yang mereka ambil dan melihat lebih jauh konsekuensi jangka pendek sampai jangka panjangnya. Dalam sub-tahap ini, seseorang bisa mulai mengembangkan perasaan mengendalikan dirinya sendiri begitu mereka menyadari bahwa mereka bisa memilih tindakan apa yang harus diambil, bahwa mereka memiliki berbagai pilihan dan bahwa setiap pilihan akan mendatangkan dampak positif dan negatif.

Sub-tahap memilih dengan bebas berhubungan erat dengan kemandirian. Dalam sub-tahap ini yang penting bukan bahwa seseorang memiliki kemandirian tetapi membantu remaja menyadari pengaruh-pengaruh luar terhadap diri mereka dan mendorongnya untuk mengevaluasi seberapa jauh kekuatan pengaruh-pengaruh luar itu. Melalui proses klarifikasi nilai, peluang keputusan-keputusan yang diambil secara paksa akan disingkirkan, demikian juga peluang untuk menipu diri sendiri.

Bagi beberapa kelompok remaja, sub-tahap ini akan membuka pembicaraan tentang etika kelompok-kelompok sosial lainnya seperti orang tua, teman sebaya, guru atau dampak konteks sosial terhadap munculnya etika sosial. Hasil yang paling penting adalah munculnya pribadi yang menyadari pengaruh-pengaruh sosial atas dirinya, yang mengkajinya secara mendalam dan kemudian mengambil keputusan-keputusan yang tidak akan membahayakan dirinya sendiri.

Tahap ini jauh lebih praktis bagi remaja karena kemampuan mereka dalam membuat perencanaan terlebih dahulu dan melakukan tindakan-tindakannya dalam situasi dimana halangan-halangan eksternal jauh lebih sedikit. Remaja juga menghadapi tekanan yang lebih kuat agar mereka bertindak dan bersikap seperti orang dewasa. Selain itu, mereka juga mulai menghadapi pertanyaan penting berkaitan dengan pekerjaan,persahabatan atau aktivitas lainnya yang membentuk gaya hidup mereka. Dalam tahap memilih ini remaja memiliki peluang lebih besar untuk mempengaruhi orang lain dan mulai menapaki jalan menuju kemandirian.

Ketiga, bertindak. Bertindak merupakan tahap yang dirancang untuk membantu seseorang menterjemahkan nilai-nilai ke dalam perilaku-perilaku yang diamati. Pertanyaan penting dalam tahap bertindak adalah bagaimana aku akan bertindak? Tahap ini membantu remaja menjembatani kesenjangan antara nilai-nilai secara abstrak dengan dunia nyata. Meski mereka bertindak atas pilihan-pilihannya, tapi mereka tetap membutuhkan dorongan dan arahan ketika menerapkan pilihan-pilihannya itu. Dalam tahap ini bisa memberikan tempat bagi rencana-rencana tindakan atau bahkan mencobanya melalui bermain peran.

Bertindak atas pilihan yang telah diambil terjadi ketika remaja memikirkan waktu dan tempat untuk bertindak. Remaja akan memperoleh manfaat besar jika mereka bisa mengubah pola bertindak acaknya menjadi pola bertindak secara teratur dan konsisten. Perilaku memperlihatkan bahwa seseorang tidak belajar dari pengalaman sebelumnya dan pertanda dia tidak menyadari bahwa dia memiliki kendali atas tindakan-tindakannya, namun demikian tindakan konsisten tidak berarti bahwa seseorang selalu mengkaitkan dirinya dengan orang lain dalam cara-cara yang sama.

Sesungguhnya mereka yang bertindak secara amat konsisten merupakan pertanda bahwa dia mengabaikan perbedaan-perbedaan yang muncul dari satu situasi ke situasi yang lainnya. Tahap ini membantu remaja untuk menterjemahkan nilai-nilai abstrak ke dalam tindakan-tindakan spesifik dan kemudian menyusun urutan langkah yang bisa dilakukan secara konsisten.

Dengan mempertimbangkan daya-terap (applicability) dari masing-masing model teoretik penilaian moral serta keterbatasan dari masing-masing pendekatan bimbingan moral, penulis mengajukan model perpaduan dengan langkah pertama mengidentifikasi tiga jenis proses yang berlangsung dalam penilaian moral. Masing-masing adalah: (1) proses intuitif, (2) proses emotif, dan (3) proses kognitif. Langkah kedua, menempatkan proses intuitif sebagai tahapan kebolehjadian (probability). Artinya, ketika seorang individu menyadari ada dilema moral, maka intuisi moral tidak niscaya muncul dalam benaknya. Karena itu, sebagai langkah ketiga, penulis menempatkan proses emotif dan proses kognitif sebagai komplemen atau suplemen terhadap proses intuitif. Artinya, proses emotif dan atau kognitif berfungsi komplementer ketika intuisi moral tidak muncul dalam benak individu. Sebaliknya, proses emotif dan atau kognitif berfungsi suplementer manakala individu kurang yakin dengan hasil intuisi moralnya, atau ketika terjadi kemencengan yang perlu dikoreksi, atau ketika hasil intuisinya lebih dari dua atau tiga yang saling bertentangan.

Secara berurutan, model teoretik yang digunakan dalam pengembangan program bimbingan moral ini adalah sebagai berikut:

 

No.

Proses Klarifikasi Nilai

 

Kegiatan Bimbingan

1. Mengetahui*

Penghadapan masalah moral

2. Menghargai

 

Pemberian kesempatan untuk menegaskan intuisi moral

(Bila tidak muncul, langsung ke langkah Nomor 3)

(a)

(Bila sejalan dengan nilai moral harapan)

Penguatan dengan penalaran moral dan perasaan moral

3 Mengoreksi*

(b)

(Bila terjadi kemencengan dari nilai moral harapan) Pengubahan dengan penalaran moral dan penguatan dengan perasaan moral

4

 

Memilih

Memilih

(c)

(Bila muncul dua atau lebih intuisi moral yang saling bertentangan)

Penilaian berdasarkan hasil penalaran moral dan penguatan dengan perasaan moral

Penilaian moral melalui penalaran moral dan penguatan dengan perasaan moral

5. Bertindak

Melakukan tindakan moral

 

Penulis, sebagaimana tampak dari model teoretik tersebut, meyakini bahwa proses penilaian moral tidak berlangsung secra linier sebagaimana diteorikan oleh para teoritisi rasionalis, tetapi juga tidak menerima begitu saja pendapat para teoritisi intuisionis, maupun kalau misalnya ada para teoritisi emosionalis. Proses penilaian moral yang berlangsung dalam batin manusia diyakini merupakan hasil perpaduan antara proses intuitif, emotif dan kognitif. Karena itu, upaya untuk membantu individu dalam mengembangkan kemampuan penilaian moral, maka ketiga proses tersebut harus mendapatkan perhatian secara proporsional. Ketika proses intuitif bekerja dengan baik, maka proses kognitif berfungsi suplementer, sedangkan ketika proses intuitif tidak bekerja dengan baik, maka proses kognitif berfungsi komplementer. Dalam seluruh kemungkinan mekanisme tersebut, proses emotif berfungsi motivasional.

Secara teknis, pendekatan bimbingan moral dilaksanakan dengan memadukan teknik tugas perseorangan, permainan peran, dan diskusi kelompok. Agar memenuhi prinsip motivasional, baik dalam proses maupun pasca proses bimbingan moral, maka paket bimbingan moral diupayakan cukup menarik sesuai dengan kecenderungan dan tugas  perkembangan peserta didik.

Sejalan dengan kesimpulan bahwa pembelajaran moral kurang efektif bila menggunakan pendekatan otoritatif maupun liberal, maka paket bimbingan moral yang dikembangkan tidak dimaksudkan sebagai paket belajar individual. Dengan demikian, penerapan paket ini harus dibimbing oleh seorang konselor dan dalam format kegiatan kelompok atau kelas.

Akhirnya, kelayakan dan perbaikan hasil pengembangan program bimbingan moral ini harus diuji, tidak hanya berdasarkan penilaian ahli filsafat moral, ahli bimbingan dan konseling, dan ahli teknologi pembelajaran, tetapi juga didasarkan pada analisis data empirik hasil uji-coba terbatas, baik berdasarkan laporan pengalaman konselor yang menerapkan maupun tanggapan dari para peserta didik yang menjadi subjek ujicoba paket bimbingan moral.

 


[1] Naskah Akademik dipersiapkan sebagai bagian dari Program Pengembangan Paket Bimbingan Moral Sekolah Menengah Atas (SMA dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).

 [2] Konselor Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 10 Kota Malang, memberi kuliah psikologi dan konseling pada PTS dan PTAIS di Jawa Timur.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: